Adriana Elisabeth, peneliti dari LIPI memasukkan 4 masalah tersebut dalam Papua Road Map. Pertama, masalah marginalitas dan diskriminasi, kedua, masalah kegagalan pembangunan, ketiga, persoalan HAM.
"Keempat, kegagalan politik di Papua yang kerap diideologikan dengan Papua merdeka," kata Adriana saat menjadi pembicara dalam acara POLEMIK Sindo Radio bertema 'Konflik Papua yang tak Kunjung Usai' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/10/2011).
Turut hadir dalam dialog staf khusus presiden bidang otonomi daerah Velix Wanggai, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Paskaliss Kossay dan mantan Mensesneg era Gus Dur Bondan Gunawan.
Menurut Adriana, untuk mengatasi keempat isu tersebut perlu ada pendekatan khusus. Pendekatan pada warga Papua pun tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri.
"Kesalahannya dilakukan sendiri-sendiri. Tidak ada kebijakan yang terpadu. Ekonomi jalan tapi ada tembak-tembakan," lanjutnya.
"Saya ingin konsisten dengan hasil penelitian, perlu melakukan dialog. Dialog itu media untuk membangun komunikasi intens, transparan dan setara antara orang-orang di Papua dan Jakarta. Apa itu dialog, itu yang harus kita perbincangkan terus," jelasnya.
Velix Wanggai mengatakan, presiden selalu menjadikan Papua sebagai prioritas. Namun dia menjamin proses dialog terus dilakukan.
Berbagai program untuk mempercepat pembangunan di bumi paling Timur di Indonesia tersebut terus digalakan. Misalnya dengan otonomi khusus dan Inpres percepatan pembangunan.
"Kesehajteraan menjadi pilihan. Pertumbuhan inklusif di tanah Papua. Tidak hanya masyarakat kota saja, tapi juga di kampung. Pembangunan kampung menjadi perhatian bapak presiden," jelasnya.
